Kabar RKUHP Segera Disahkan, BEM Malang Raya Bereaksi

  • Bagikan
Ilustrasi demo mahasiswa. Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, MALANG - Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Malang Raya menyoroti isu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang konon segera disahkan.

Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhilla menyatakan jika RKUHP disahkan berarti pemerintah dan DPR RI menunjukkan langkah yang tak masuk akal, tidak transparan, dan cenderung inkonstitusional.

"Kami menilai RKUHP seharusnya masih masuk pada tahap pertama, yaitu pembahasan ulang terkait substansi pasal-pasal yang bermasalah," katanya, Kamis (23/5).

Dia melihat masih banyak pasal yang bermasalah, yakni 273, 218, 241, dan pasal lainnya yang berkaitan dengan penghinaan simbol negara, pemerintah, kepala negara, dan lembaga negara.

Menurutnya, pasal-pasal tersebut menjadi titik balik oligarki pemerintah karena mendekatkan diri pada simbol antikritik. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan penghinaan akan terancam hukuman penjara hingga empat tahun.

Maka dari itu, Zulfikri menegaskan bahwa BEM Malang Raya siap mengawal RKUHP hingga batal. Menurutnya, pembahasan RKUHP itu harus dilakukan secara transparan, inklusif, dan substansial.

“Mendengar kabar akan disegerakan pengesahan RKUHP yang masih belum selesai pada pembahasannya yang secara transparan, inklusif, dan substansial, kami merasa perlu untuk mengawal agar pengesahan tersebut batal,” tuturnya.

Apabila pembatalan tidak kunjung dilakukan, BEM Malang Raya akan melakukan protes dengan skala yang lebih besar.

Dia juga menilai jika pengesahan itu benar-benar terjadi maka akan timbul reaksi masyarakat yang lebih besar dan tidak lagi percaya dengan pemerintah.

“BEM Malang Raya menarik garis tegas dalam hal ini untuk mengawal sekaligus melakukan konter narasi pengesahan RKUHP,” ucapnya.

“Bahkan kami tidak segan-segan jika harus menaikkan eskalasi gerakan dan gelombang protes yang lebih besar,” imbuh Zulfikri. (genpi/jpnn/fajar)

  • Bagikan