FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024, politik identitas dan polarisasi ekstrem disebut berpotensi akan semakin menguat.
Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, politik identitas dapat dicegah melalui perbaikan sistem dan regulasi pemilu.
“Mencegahnya dari perbaikan sistem dan regulasi Pemilu. Seperti dgn menghapus PT 20%,” ujar Luhur dalam akun twitternya, Minggu, (26/6/2022).
Misalnya dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Menurutnya, penghapusan PT 20 persen berpotensi untuk membuat adanya rekayasa sistem dalam membuka ruang untuk para calon.
“Ada rekayasa sistem yg membuka ruang banyak Calon. Bukan pd kesadaran pribadi2 elit politik. Tdk bisa diharap lahir dari kesadaran berbasis kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok,” pungkasnya.
Diketahui, gugatan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau biasa disebut presidential threshold telah berkali-kali dilakukan oleh sejumlah pihak.
Namun, di sisi lain Mahkamah Konstitusi (MK) juga selalu menolak permohonan para pemohon. (selfi/fajar)
