Tiga Provinsi Baru di Papua Butuh 46 Ribu ASN, Mahfud MD Sebut Seleksi Dibuka Mulai Tahun Ini

  • Bagikan
Mahfud MD selaku Menteri PANRB ad interim saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. (Dok Humas Kemenpan RB).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemekaran provinsi Papua menjadi tiga daerah otonomi baru (DOB) membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK yang cukup banyak.

Tiga Dob Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tiga DOB tersebut membutuhkan 46.000 ASN.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ad interim Mahfud MD dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Selasa (28/6/2022).

Menurut Mahfud, pengadaan CPNS 2022 maupun PPPK 2022 di Provinsi Papua dan Papua Barat fokus pada penempatan sisa formasi 2021.

“Terkait dengan pengadaan pengumuman ASN Provinsi Papua dan Papua Barat difokuskan untuk penyelesaian formasi tahun 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022,” jelas Mahfud.

Formasi ASN 2022 di luar dari sisa formasi 2021 hanya difokuskan untuk PPPK guru dan PPPK tenaga kesehatan.

“Untuk formasi tahun 2022 hanya untuk jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan yang sekarang dalam proses validasi,” ucap Mahfud.

Dijelaskan Mahfud, antara tahun 2014 sampai dengan 2021 provinsi Papua dan Papua Barat telah diberikan afirmasi pengangkatan ASN sebanyak 2.319 formasi jabatan.

Alokasi formasi ASN untuk Papua dan Papua Barat sebanyak 41.376 dengan rincian:

  1. Formasi honorer Papua 20.000
  2. Formasi CPNS Papua 8.895
  3. Formasi honorer Papua Barat 8.100
  4. Formasi CPNS Papua Barat 4.381

Mahfud menjelaskan pengisian SDM ASN dalam pemekaran provinsi Papua harus mempertimbangkan geospasial, organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan atau anggaran.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan kebutuhan SDM di Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021, penerima S2 mahasiswa Papua, dan lulusan IPDN periode 2017-2021.

  • Bagikan