"Saya mengimbau kepada seluruh pengusaha, apapun itu bentuk usaha kita, janganlah berbau SARA. Itu kan tidak baik. Saya harapkan tidak lagi terjadi hal seperti ini, cukup Holywings," ujarnya.
Terkait izin, Ketua DPD I Golkar Sumut itu menyebut hal itu merupakan wewenang dari pemerintah Kabupaten/kota. Untuk itu, Pemprov Sumut menyerahkan terkait izin itu kepada Bupati/Wali Kota.
"Kaitan perizinan semuanya ada di kabupaten/kota. Biarlah kabupaten/ kota yang bekerja. Nanti, kami lihat dan kami menerima apa yang menjadi keputusan kabupaten/kota dan akan kami evaluasi bersama," ujar Ijeck. (jpnn/fajar)
