Kemendagri Ingatkan Pemda Maksimalkan Pengelolaan Realisasi APBD

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan pengelolaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyejahterakan masyarakat.

Pengelolaan tersebut perlu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda. Dalam hal ini, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Sumule Tumbo mengatakan, terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bertujuan agar Pemda dapat melakukan pembiayaan kreatif dan pendanaan secara terintegrasi.

Selain itu, adanya regulasi tersebut juga agar dapat memacu terwujudnya desentralisasi fiskal.

"Aturan ini bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja, maka dengan ditetapkannya undang-undang ini tentunya akan memberikan dampak perubahan dalam pemberian dana transfer ke daerah," ujar Sumule, Jumat (1/7/2022).

Semangat otonomi memiliki tujuan akhir yakni membangun kemandirian daerah secara finansial. Hal ini utamanya terkait dengan diberikannya kewenangan bagi daerah untuk mengelola sejumlah urusan pemerintahan.

Adapun daerah yang dinilai kuat secara finansial ditandai dengan torehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan dana Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-udangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel," tambah Sumule. (riki/fajar)

  • Bagikan