FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI LaNyalla Mattalitti kembali melancarkan kritik. Menurutnya, tingginya biaya politik masih menjadi momok dan menjadi penyebab tingginya praktik korupsi.
Meskipun, itu akan kembali pada mentalitas pejabat yang memang bermental korup.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar.
“KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis,” katanya.
“Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Alex lagi.
Menyikapi ini, Ketua DPR RI LaNyalla Mattalitti, dalam keterangannya, Sabtu (2/7) menyebut hal ini terkait dengan biaya politik yang mahal.
“Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.
LaNyalla menuturkan, biaya politik yang mahal menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih.
Biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat.
Selain potensi sikap yang korup, potensi kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih.
“Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya,” sesal LaNyalla.
