Setelah Densus 88, Kemensos Ikut Buka Suara, Ada Ancaman Pencabutan Izin ACT

  • Bagikan
Logo ACT

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) berencana akan memanggil petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dugaan penyelewengan dana umat untuk kepentingan pribadi.

“Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT,” kata Sekjen Kemensos Harry Hikmat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Ia mengatakan, pemanggilan tersebut untuk menanyakan lebih lanjut terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh bos ACT.

“Kita akan mendengar keterangan dari apa yang telah diberikan media massa. Termasuk menyelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola,” ujarnya.

Menurut anak buah Tri Rismaharini itu, pemeriksaan tersebut berdasarkan Permensos No 8 tahun 2021 huruf B.

Dimana, Irjen Kemensos memiliki kewenangan sepenuhnya untuk memeriksa penyelewengan dana umat yang dilakukan bos ACT.

Harry mengatakan, jika nantinya dalam pemeriksaan itu pihak Kemensos menemukan adanya indikasi penyelewengan dana ACT.

Maka Kemensos akan membekukan atau mencabut izin usaha ACT alias tidak bisa beroperasi lagi sampai kasus-kasus ini benar-benar selesai.

“Ini mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b, Menteri Sosial berwenang mencabut dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan,” terangnya.

Nantinya, penyelenggaraan PUB sendiri dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis, penangguhan izin, hingga pencabutan izin.

“Bahkan bisa ditindaklajuti dengan sanksi pidana, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Harry.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror memastikan akan menyelidiki dugaan aliran dana ACT Aksi Cepat Tanggap pada aktivitas dan jaringan terorisme.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan