FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggaran Rp1,2 triliun untuk pembebasan lahan kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan terancam hangus.
Hal ini pun menjadi pembahasan pokok dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Jumat, (8/7/2022).
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang hadir dalam rapat menyampaikan, rapat dengar pendapat ini penting untuk memberi informasi baru kepada DPRD.
“Lewat forum ini, kami mau mencoba betul-betul menjadi penyambung lidah rakyat, penghubung, kemudian nanti kami bicarakan kepada pemerintah kota,” ujar Rudianto Lallo.
Menurutnya, sangat disayangkan jika anggaran Rp1,2 triliun itu dikembalikan. Apalagi jika kereta api nantinya tidak sampai di Makassar.
Sehingga selanjutnya ia akan segera menemui Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, setelah pulang dari Australia.
“Kami akan mencoba bicara. Saya kira ini hanya mis komunikasi saja. Mungkin Pak Wali ada tafsir lainnya, yang kalau kita duduk bersama mungkin ada jalan tengahnya, tidak ada masalah tidak bisa dikomunikasikan,” pungkasnya.
Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Amanna Gappa mengatakan, uang Rp1,2 triliun ini bersumber dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) khusus untuk pembebasan lahan.
“Karena ini proyek strategis nasional (PSN) maka pembiayaan pengadaan lahan dan konstruksi berbeda,” ucapnya dalam RDP.
Amanna Gappa mengaku telah memenuhi panggilan pihak LMAN. Disana mereka dievaluasi terkait penyerapan anggaran.
“Balai Sulawesi mendapatkan rangking pertama kinerja minus. Karena anggaran besar tapi tidak bisa diserap. Sementara di daerah lain sedang membutuhkan anggaran besar,” ucapnya.
