Debat dengan Stafsus Menkeu, Said Didu: Apakah Pantas Pejabat ‘Mengusir’ Warga Negara?

  • Bagikan
Yustinus Prastowo dan Said Didu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyoroti perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyindir tentang pembayaran pajak.

Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat yang tidak mau membayar pajak jangan tinggal di Indonesia, karena dana tersebut digunakan pemerintah untuk berbagai hal demi kemajuan bangsa.

Said Didu menyebutkan bahwa ia tak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Sri Mulyani, karena berkali-kali memberikan kebijakan pembebasan pajak kepada orang kaya.

"Bu Sri Mulyani yth, saya belum percaya kata-kata seperti ini keluar dari mulut Ibu karena berkali-kali justru Ibu memberikan kebijakan pembebasan pajak kpd orang kaya."

"Seperti 2 kali tax amnesty, pembebasan pajak kpd investor tambang China, pembebasan pajak penjualan mobil dll," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mendebat pernyataan Said mengenai Sri Mulyani.

"Ini plintiran maha dahsyat Pak @msaid_didu. Bu Sri Mulyani mengecam ajakan stop membayar pajak sbg sikap yang buruk. Lha kok lari ke fasilitas?"

"Pembebasan pajak itu insentif usaha. Tax Amnesty buat seluruh wajib pajak. Baru di era skrg UMKM omset sd Rp 500 jt tdk bayar pajak," ucap Prastowo dalam akun Twitter @prastow.

Tak tinggal diam, Said Didu menyebutkan bahwa hal tersebut jelas pernyataan dan kebijkan Menteri Keuangan, jadi ia tidak mempelintir apapun.

"Itu jelas pernyataan beliau dan itu jelas kebijakan beliau. Pelintirannya di mana? Apakah pantas pejabat "mengusir" warga negara? Pejabat tugasnya mendidik masyarakat dan menegakkan aturan."

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan