"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru, bagus, atau tidak," ucapnya.
Doli menambahkan hal yang ditunggu masyarakat saat ini adalah terobosan baru dari ATR/BPN, bukan kostum jajaran kementerian.
"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," imbuhnya.
Anggota Komisi II lainnya, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS menilai penambahan aksesoris tersebut bisa membuat PNS Kementerian ATR/BPN jauh dari semangat melayani masyarakat. Menurutnya, gaya militer seharusnya dijauhkan dari pakaian PNS.
"Pertama aksesoris malah bisa menjauhkan aparat ATR/BPN dari semangat melayani. Gaya militer yang kuat unsur komandonya malah mesti dijauhi," kata Mardani, Rabu (27/7/2022).
Mardani bilang, hal yang seharusnya dibangun di kalangan PNS Kementerian ATR/BPN adalah semangat melayani masyarakat.
Ia pun meminta Hadi fokus pada target kinerja yang sudah diamanahkan. (cnn-sam-fajar)