Ketua Satgas PMK Minta Penanganan PMK Berbasis Desa dan Dilakukan Masif

  • Bagikan
Dokter Hewan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara melakukan pemeriksaan hewan kurban di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (23/6/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban jelang Idul Adha. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta penanganan PMK dilakukan berbasis desa dibangkitkan lagi di Jawa Tengah.

Penanganan ini harus dilakukan secara masif layaknya pandemi Covid-19.

Suharyanto menilai ada 4 strategi utama dalam penanganan PMK berbasis desa. Antara lain yaitu biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan potong bersyarat di tingkat desa.

“Penanganan PMK melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari perangkat desa, pekerja bidang kesehatan hewan di desa, petugas kesehatan hewan mandiri, serta Babinsa dan Bhabinkamtibnas,” kata Suharyanto.

Terkait pembiayaan, penanganan PMK di tingkat desa di Jawa Tengah dapat menggunakan dana swadaya atau Dana Desa dalam aspek ketahanan pangan dan darurat seperti Dana Ternak.

Berdasarkan data terkini sampai 26 Juli 2022 Pukul 08.00 WIB, penyebaran PMK di Jawa Tengah angkanya cukup tinggi. Sebanyak 54.086 ekor ternak terduga sakit atau suspect. Sebanyak 309 hewan positif, 26.714 membaik, 947 telah dipotong, dan 494 mati. Sehingga sisa kasus PMK sebanyak 25.931 ekor ternak. (jpg/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan