PBNU Desak Penegak Hukum Usut Aliran Dana Penyelewengan Donasi ACT

  • Bagikan
Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompok Al Qaeda. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mendesak aparat penegak hukum tak ragu mengusut lebih jauh aliran dana ke pihak lain terkait dugaan penyelewengan lembaga lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Penegak hukum juga agar lebih dalam kemana saja, jangan hanya untuk aliran dana sendiri, dana masyarakat digunakan untuk memperkuat kelompok-kelompok dan ragu-ragu," kata Rahmat wartawan, Sabtu, Juli 2022.

Rahmat menyebut, penegak hukum juga harus menyampaikan kepada publik terkait aliran dana tersebut, termasuk modus-modus yang dilakukan para petinggi ACT.

Menurutnya, sudah tepat Bareskrim Polri mengusut dugaan penyelewengan donasi dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain, pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar, pengawas ACT Hariyana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariadi Imam Akbari.

Rahmat mengarahkan dugaan pemotongan donasi mencapai Rp450 miliar untuk operasional. Artinya, setiap bulannya lembaga tersebut beroperasi sebesar Rp2,5 miliar.

"Tidak heran, karena temuan Bareskrim Polri mengungkap, gaji keempat petinggi tersebut berkisar Rp50-450 juta per bulannya. Sangat fantastis,".

Lebih lanjut, Rahmat pun menilai Bareskrim bertindak cepet karena telah menahan empat tersangka tersebut. Menurutnya, penyidik ​​ingin mencegah para tersangka dengan bebas bergerak setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa," katanya.

  • Bagikan