FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pegiat media sosial, Denny Siregar berikan kritikan terhadap aturan penyelenggara sistem eletronik (PSE).
Sebagaimana dikabarkan, beberapa platform digital mengalami pemblokiran dari pemeritah lantaran belum mendaftar ke PSE, Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2022.
Menurut Denny Siregar Undang-Undang PSE tidak pernah diusahakan untuk dibangun infrastrukturnya. Hal tersebut menjadi kelemahan pemerintah.
Pernyataan Denny Siregar diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama Denny Siregar @Dennysiregar7.
"Inilah kelemahan pemerintah. UU PSE sudah sejak 2008, tapi tidak pernah berusahan membangun infrastruktur pengganti," tulis Denny Siregar pada Selasa (2/8/2022).
Denny Siregar sangat menyanyangkan pemerintah melakukan pemblokiran, hal tersebut lah yang menjadi polemik dikalangan masyarakat.
"Ada yang bisa bikin, bukanya dibantu finansial dan sosialiasi, Eh tiba tiba maen blokir aja. Ya pada ngamuk lah," ungkapnya.
Denny Siregar menyebutkan bahwa negara Indonesia masu dalam peringkat ke enam sebagai penggunan internet terbesar di dunia.
"Indonesia itu penduduk no 4 terbanyak dunia. Negara ke 6 pengguna internet terbesar dunia. Selama ini kita cuman jadi konsumen doang, dikeok duitnya. Dijual datanya. Negara gak dapat apa apa," tuturnya.
Sebab itu, Denny Siregar heran mengapa langkah pemerintah ini mala dipandang sebagai hal yang negatif.
"Sekaliya negara mau ambil peran, malah dihujat. Aneh sih, bukanya didukung," ungkapnya.
Normalisasi
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, saat ini PayPal dan sejumlah PSE game seperti Steam telah dinormalisasi kembali oleh Kominfo.
Namun dengan catatan PSE tersebut harus segera memenuhi syarat pendaftaran PSE yang telah ditetapkan Kominfo.
"Hingga saat ini normalisasi kegiatan PSE PayPal dan beberapa PSE Game telah dibuka dengan catatan, bahwa harus segera memenuhi syarat-syarat pendaftaran PSE," kata Johnny di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022.
Tak hanya itu, Johnny juga menyebut bahwa Kominfo telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai institusi dan instrumen lembaga yang terkait dengan PSE.
Komunikasi tersebut tak hanya dilakukan dengan lembaga-lembaga yang ada di dalam negeri, tapi juga yang berada di negara sahabat secara global.
Termasuk dengan kedutaan-kedutaan besar tempat kantor pusat PSE tersebut berasal. Komunikasi ini bertujuan agar penyedia layanan PSE yang diblokir Kominfo bisa segera mendaftar PSE, jika ingin melepas blokir.
"Kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai institusi dan instrumen lembaga di dalam negeri dan lembaga-lembaga atau negara sahabat secara global."
"Komunikasi dengan termasuk kedutaan-kedutaan besar, yang menurut pertimbangan Kominfo, kantor pusat PSE itu berada," ungkap Johnny. (fin)
