FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB).
Menurutnya, proyek ini sedari awal memang telah kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi pembebasan lahan, pembiayaan yang katanya tidak melalui APBN kemudian berubah menjadi disupport oleh APBN dan sekarang masalah adanya pembengkakan biaya pihak China meminta agar Pemerintah RI menanggung biaya tersebut.
Penjelasan ini dirasa penting dan mendesak mengingat proyek ini belum juga tuntas dan menyita dana pembangunan yang begitu besar.
“Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada rakyat tentang nasib dan keberlanjutan proyek KCJB ini. Jika menilik dari sisi daya ungkit infrastruktur untuk perekonomian, saya kira semua akan setuju. Namun ini kembali lagi pada soal prioritas pembangunan dan kondisi negara saat ini dan meminggirkan aspek pembangunan lain, terutama soal kebutuhan pokok rakyat, narasi itu patut dipertanyakan,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8/2022).
Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin.
Jangan sampai terjebak pada proyek mercusuar namun rakyat kesulitan. Tujuan minimal pembangunan adalah ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat. Karena itu, jika rakyat saja masih banyak yang miskin dan menganggur, ada baiknya pemerintah melakukan napak tilas arah pembangunan.
