Pelaksanaan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 Dinilai Rancu

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 pada Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU menuai beragam penafsiran.

Salah satunya, sikap hukum Mahkamah Agung (MA) jika ada berkas perkara permohonan kasasi yang diajukan oleh debitor pailit dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dikirimkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Apakah MA harus menerima atau menolak untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi tersebut?

Menanggapi persoalan itu, Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Unhas, Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H. menjelaskan, akhir-akhir ini para pemerhati hukum, khususnya praktisi hukum kepailitan menilai sikap Mahkamah Agung terlihat masih memasalahkan putusan MK yang memungkinkan bagi para pihak, khususnya debitor untuk mengajukan upaya hukum atas putusan PKPU.

Menurutnya, ada kerancuan pada Pelaksanaan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 pada Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dosen Fakultas Hukum Unhas ini menjelaskan, kerancuan itu diawali dengan diberikannya kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. "Persoalannya di situ. Logikanya di mana? PKPU itu kan singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," bebernya dikonfirmasi, Kamis (04/08/2022).

"Logikanya, Apakah ada kira-kira kreditor yang mau meminta menunda untuk dibayar?"tanyanya.

Dulu yang boleh mengajukan PKPU hanya debitor, tapi sekarang sudah berubah kreditor pun diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU.

  • Bagikan