Selalu Berhadapan dengan Nyawa, Honorer Tenaga Kesehatan Tuntut Diangkat PPPK atau PNS Tanpa Tes

  • Bagikan
Tresna (38), tenaga kesehatan honorer asal Kabupaten Bekasi yang ikut aksi unjuk rasa (unras) di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (5/8). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, BANDUNG - Ribuan Tenaga Kesehatan (nakes) honorer menggelar aksi unjuk rasa (unras) di halaman Kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat pagi (5/8).

Mereka menuntut untuk segera diangkat ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK) atau bahkan ASN.

Kekhawatiran Tenaga Kesehatan (nakes) honorer semakin menjadi semenjak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan aturan bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Aturan ini menegaskan akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023.

Ketakutan akan dipecat oleh perusahaan bila tak segera diangkat dialami oleh Tresna (38). Nakes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi ini masih was-was menanti dirinya yang masih berstatus tenaga honorer. “Takutnya nanti tidak diangkat dan bisa diberhentikan,” kata dia kepada JPNN.com di halaman Gedung Sate.

Tresna yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga sosial kesehatan itu menyampaikan sulitnya bertahan di masa pandemi Covid-19.

Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, Nakes harus berhadapan langsung dengan pasien yang terinfeksi virus Corona.

“Selama Covid-19 kami pakai baju hazmat. Setiap hari berjibaku dengan pasien Covid-19, saya kerja di ruang operasi, yang operasi Caesar banyak banget dan kebanyakan itu terinfeksi. Mau gimana ya,” ujar dia.

Tresna mengungkapkan, saat kasus Covid-19 melonjak di awal tahun 2020-2021, dirinya pernah terpapar corona.

Hal itu didapatinya setelah dia berinteraksi dengan pasien terpapar. “Saya interaksi dengan pasien, kebesokannya hilang indra penciuman dan perasa. Sama kantor disuruh swab dan hasilnya positif,” tuturnya.

  • Bagikan