TNI dan Kapolri Diundang Jokowi ke Istana, Rocky Gerung: Upaya Membahas Pak Sambo

  • Bagikan
Rocky Gerung

FAJAR.CO.ID -- Rocky Gerung menyampaikan komentarnya terkait kehadiran Panglima TNI dan Kapolri di Istana Negara pada Senin (8/8/2022) kemarin.

Pada video di akun youtube Rocky Gerung Official, pendiri Setara Institute dan Fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) itu mengatakan, undangan Presiden Jokowi ke Istana tidak lepas karena ini peristiwa (Brigadir J) penting.

"Saya menduga, Pak Sigit diminta ke istana bersamaan dengan Jenderal Andika itu dalam upaya membahas, termasuk kasus Pak Sambo ini," ujar Rocky Gerung.

Tambahnya, hal itu sebetulnya yang ingin dihadirkan pada publik. Bahwa harus ada percepatan penyelesaian. Karena Indonesia menumpuk masalahnya, kita tahu bahwa hari-hari ini juga ada demonstrasi buruh yang sedang bergerak di Jakarta.

"Penting sebetulnya Pemerintah fokus pada soal buruh setelah persoalan Ferdy Sambo selesai. Karena yang dituntut buruh itu serius," lanjut Rocky.

Karena Omnibus Law yang menyengsarakan mereka (buruh). Jadi kelihatannya ada pembicaraan di situ. Menko Perekonomian juga ada di Istana kemarin.

"Pak Pramono Anung menemani Jokowi seharian di situ," terangnya.

Ini menunjukkan agenda Presiden kemarin itu penuh, lanjut Gerung. Dan, satu di antaranya pasti adalah upaya untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak boleh hancur, hanya karena ada peristiwa pak Sambo.

Menanggapi berita tentang Pramono Anung yang mengatakan, buntut kasus Brigadir J, Istana menyebut citra Polri babak belur. Rocky Gerung menekankan pentingnya bagi Jokowi untuk merapikan, betul-betul merapikan kembali yang hancur-hancuran itu.

"Kan gak mungkin hancur-hancuran kalau dikoordinasi dengan baik oleh beliau, kan," ujar Rocky Gerung.

Kalau Pramono mengatakan ini sehancur-hancurnya, tambah Gerung, harusnya lebih dari itu keadaannya. Kira-kira begitu, memang sangat membahayakan. Dan, keretakan Polri itu kalau betul-betul dia menjadi rapuh, justru di era banyak ketegangan politik, persiapan pemilu, persiapan perang. Semua itu kan terkait dengan ketertiban publik.

"Kalau hal yang sudah dari awal diketahui potensi retak, tetapi dibiarkan oleh Istana lalu sekarang istana yang bereaksi. Jadi masyarakat menganggap ia memang dari dulu juga sudah retak. Karena permainan politik, kira-kira begitu," pungkasnya. (Muhsin/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan