"Yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu yang namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat," lanjut Mahfud.
Tambah Mahfud, Polri juga harus responsibilitas, merespon setiap suara aspirasi yang muncul dari media, LSM, pakar, akademisi, dan sebagainya. Itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri.
Dan transparansi, lanjutnya lagi. Artinya, terbuka. Bisa dilihat kerjanya main-main apa nda. Main mata apa tidak. Yang berkeadilan itu tanpa pandang bulu, jenderal atau kopral, atau apapun itu. Brigadir, dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional.
Pemerintah melalui Kemenko Polhukam, akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya. Sampai P21. Mahfud berharap hal ini tidak terlalu lama, dan segera dibawa ke Pengadilan.
"Dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri," imbuh Mahfud.
Menurutnya, Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstitusi hukum yang kuat. Konstruksi hukum yang kuat agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan.(Muhsin/fajar)
