FAJAR.CO.ID, NTT -- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Sony Z Libing mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan program pembatasan kunjungan serta biaya kontribusi. Ini menjadi upaya konservasi ke wilayah Pulau Komodo, Pulau Padar dan Wilayah Perairan Sekitarnya.
Terkait hal ini, pemerintah telah menetapkan dispensasi terhadap wisatawan yang ingin berkunjung hingga 1 Januari 2023.
“Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi tentang kebijakan itu hingga sampai akhir Desember 2022, artinya kebijakan tentang kontribusi sebesar Rp 3.750.000 akan dijalankan secara optimal di tanggal 1 Januari 2023. Dengan demikian maka pemerintah memberi dispensasi 6 bulan kedepan bagi wisatawan berlaku harga normal,” kata Sony dalam keterangannya kepada Jawapos, dikutip Rabu (10/8).
Selama masa dispensasi enam bulan tersebut, pihaknya akan tetap melakukan sosialisasi dengan berbagai kalangan, termasuk gereja, tokoh masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya.
“Selama 6 bulan kedepan dispensasi ini berlangsung, tentu saja bagi wisatawan yang ingin memberikan kontribusi terhadap konservasi dapat langsung melakukan pendaftaran melalui sistem Wildlife Komodo dalam aplikasi INISA,” Jelasnya
Selanjutnya, Sony menjelaskan terkait misi besar pemerintah dalam menetapkan kebijakan dimaksud. Menurutnya, pemerintah mempunyai dua visi besar. Pertama, melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian komodo juga ekosisitemnya. Kedua, menjaga sustainable tourism, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
