Luhut Usul UU TNI Direvisi Agar Perwira Aktif Bisa Masuk Kementerian, Jokowi Jawab Begini

  • Bagikan
Luhut dan Jokowi. (int)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan Undang-undang TNI direvisi demi efisiensi.

“Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan undang-undang TNI. Undang-undang TNI itu yang perlu sebenarnya sejak saya Menkopolhukam, yaitu TNI boleh ditugaskan di kementerian lembaga atas permintaan institusi tersebut atas persetujuan presiden. Itu sebenarnya akan banyak membantu. Tidak perlu bintang-bintangnya yang tidak perlu angkatan darat, jadi angkatan darat bisa lebih efisien,” ucapnya dikutip dari YouTube PPAD TNI TV yang tayang pada, (5/8/2022) lalu.

Lanjut kata dia, TNI tidak bisa seperti Polri yang bisa dimana-mana.

“Jadi saya berharap TNI dalam hal ini, kalau bisa masukkan satu pasal ini kepada perubahan undang-undang TNI, sehingga TNI bisa berperan lebih lugas lagi. Kan tidak semua harus jadi kasat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut hal itu menurutnya belum mendesak.

“Ada yang bertanya soal perwira aktif TNI/Polri dapat bertugas di kementerian atau lembaga. Bagaimana sikap pemerintah?,” tulis Jokowi dalam akun sosial medianya, Kamis (11/8/2022).

Dalam unggahannya itu, dia melampirkan video ketika ia ditanya terkait Perwira Aktif TNI/POLRI dapat ditugaskan di kementerian

“Kebutuhannya saya lihat belum mendesak,” ucapnya.

Ketika ditanya untuk kedua kalinya dia kembali menjawab hal yang sama. “Ya kebutuhannya, sudah saya jawab. Kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak,” pungkasnya. (selfi/fajar)

  • Bagikan