Pengawasan Bansos dan PUB Mendesak, Kemensos Bentuk Satgas

  • Bagikan
IST

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Kementerian Sosial RI membentuk Satuan Tugas (satgas) tingkatkan pengawasan terhadap penyelenggara PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dan pengelolaan bansos.

Satgas ini nantinya bertugas untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana oleh yayasan penyalur dan penghimpun bantuan sosial, serta untuk meminimalisir potensi pidana dalam penyaluran bansos dan penggunaan bansos.

"Namanya (Satgas) kita belum putuskan, tapi bahwa tim ini akan membuat, yang pertama mereview tentang peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan kami dari Kementerian sosial yang kita keluarkan, ataupun untuk perizinan bantuan sosial," ujar Mensos Risma usai rapat gabungan, Kamis (11/8/2022).

Satgas PUB dan Satgas Pengawasan Penyaluran Bansos ini akan beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, PPATK, BPKP, Kemenkumham dan Polri.

"Jadi ada dua, perizinan pengumpulan uang dan barang (PUB) dan bantuan sosial," ujar Risma.

"Tapi yang jelas untuk pengawasan kami sudah ada PPATK sekarang, yang dulu biasanya kami hanya APH, ada kejagung, ini pak jamdatun, kemudian KPK, kemudian ada bareskrim, dan ada BPKP. Kali ini ditambah kekuatan kami PPATK dan kumham, juga Kominfo," sambungnya.

Terkait dengan pembentukan tim satgas oleh Kemensos untuk PUB dan Bansos, Risma berharap pembentukan tim Satgas dapat rampung diakhir bulan Agustus. (riki/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan