Presiden Jokowi Diminta Bubarkan Kompolnas, Pengamat: Rakyat Gak Butuh Komisi Tukang Catat

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Praktisi hukum Syamsul Arifin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.

Hal ini menyusul pernyataan Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto yang diniai mendukung Irjen Ferdy Sambo dalam sandiwara kematian Brigadir Yoshua atau Brgadir J.

Benny Mamoto menyebutkan bahwa tidak ada yang janggal di kasus penembakan Brigadir J. Pernyataan Benny dianggap tidak mencerminkan berjalannya tugas Kompolnas yang seharusnya berperan dalam perbaikan kinerja Polri.

“Kompolnas apa gunanya untuk rakyat? Ini seperti komisi suruhan polisi," ujar Syamsul Arifin dikuti dari Disway.id Kamis 11 Agustus 2022.

Menurut Syamsul, pandangan dan statmen-statemen dari Kompolnas terkait kasus kematian Brigadi J selama ini tidak ada yang benar.

“Kompolnas silahkan marah, dan rakyat bebas menilai kok dan kami berhak mendorong Presiden Jokowi membubarkan Kompolnas. Rakyat gak butuh komisi tukang catat. Uang rakyat yang dipakai untuk menggaji mereka, sah-sah saja rakyat berbicara,” jelas Syamsul.

Dia mengatakan, jika tidak mau dibubarka, maka pilihan lainnya adalah Benny Mamto dan dkk mundur dari Kompolnas dan regulasi tentang kewenangan Kompolnas ditambah.

“Kalau alasannya Kompolnas tidak berhak memeriksa polisi yang nakal ya percuma. Berarti benar kan, Kompolnas hanya tukang catat,” jelasnya.

“Benny Mamoto dkk yang sekarang ada di Kompolnas sebaiknya mundur saja. Malu kalau masih mempertahankan posisinya sebagai ketua harian. Biar diisi oleh aktivis muda yang tajam dan kritis, atau orang-orang di luar eks Polri yang steril. Malu saya lihat rekaman videonya,” timpal Syamsul.

  • Bagikan