Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Setop Subsidi BBM, Stafsus Kemenkeu Bilang Ini

  • Bagikan
Susi Pudjiastuti

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyetop subsidi BBM.

Hal itu diungkapkan melalui akun sosial medianya, Sabtu, (13/8/2022) lalu.

Menurutnya, dalam praktiknya, banyak terjadi penyelewengan subsidi. Sebaiknya kata Susi subsidi BBM diganti dengan pemberian tunjangan hidup untuk masyarakat berpendapatan rendah.

“Pak Presiden yth @jokowi subsidi tidak sehat untuk semua ..dalam prakteknya banyak penyelewengan, yg besar malah yg dapat subsidi. Sebaiknya subsidi BBM dihentikan & diberikan tunjangan hidup untk masyarakat berpendapatan rendah dg profesi pertanian, perhutanan & perikanan,” tulisnya.

Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product ini mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum nagi semua kalangan/golongan masyarakat.

Menurutnya yang perlu adalah ketegasan dan integritas aparat, juga kemudahan pengurusan apapun yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, dia juga menyinggung soal beban birokrasi dan pungutan yang memberatkan kegiatan positif masyarakat.

“Berikan kepastian, keadilan &perlindungan hukum bagi semua kalangan/golongan masyarakat. Ketegasan & integritas aparat, juga kemudahan pengurusan apapun yg dibutuhkan masyarakat; Kurangi beban2 birokrasi & pungutan yg memberatkan kegiatan kerja/usaha/aktifitas positif masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membalas cuitan Susi.

Dia mengaku sepakat dengan Susi Pudjiastuti. Namun di sisi lain pencabutan subsidi kata dia butuh proses.

“Vu @susipudjiastuti ysh, sependapat Bu. Subsidi harus terus didesain tepat sasaran. Hal ini butuh proses dan effort luar biasa, dan terus dikerjakan,” ucap Yustinus Prastowo, Senin, (15/8/2022).

Lanjut kata dia, Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan geopolitik. Sehingga subsidi masih sangat dibutuhkan.

“Saat ini kita menghadapi tekanan geopolitik yg dampaknya luar biasa. Rakyat harus dilindungi dg subsidi dan bansos.Mohon dukungannya,” tambahnya.

Sebelumnya dia juga membeberkan, subsidi dan kompensasi untuk sektor energi sebesar Rp552,9 Triliun. Rp49,5 Triliun akan dibayar tahun depan dalam proses verifikasi dan audit BPK. Sehingga beban tahun 2022 sebesar Rp502,4 Triliun. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan