Jokowi Klaim Serius Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Koalisi Masyarakat Sipil: Kepura-puraan Semata

  • Bagikan
Presiden Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Pidato Presiden Joko WIdodo (Jokowi) yang menyinggung penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu saat menghadiri rapat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023, dikecam Koalisi Masyarakat Sipil.

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” klaim Jokowi, saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Senayan, Jakarta, (16/8/2022).

Menanggapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil menanggapi klaim tersebut dengan mengeluarkan siaran pers.

“Koalisi Masyarakat Sipil menilai, petikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR RI pada 16 Agustus 2022 sebagai bentuk klaim yang keliru dan bertolak belakang dengan realita kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia,” bantahnya.

Alasannya, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, setelah hampir delapan tahun era pemerintahan Presiden Jokowi, kondisi penyelesaian beban Bangsa Indonesia ini justru mengalami kemunduran.

“Pilihan mengangkat para penjahat HAM menjadi pejabat, hingga kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai ketentuan hukum dan berperspektif terhadap korban dan publik bisa kita jadikan bukti-bukti yang mengingkari janji Presiden Jokowi sendiri.”

Kemunduran ini kata Koalisi Masyarakat Sipil, membuktikan bahwa dirinya (Jokowi) memang tidak memiliki political will (kehendak politik) untuk menuntaskan Pelanggaran HAM Berat masa lalu.

  • Bagikan