FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengomentari hebohnya penyebaran skema Kaisar Sambo dan Konsorsium 303.
Menurut Anam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan dalam menyikapi penyebaran skema yang memuat nama sejumlah perwira Polri itu.
Anam menyebut Jokowi mesti memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut.
"Presiden Jokowi mestinya melakukan pemanggilan terhadap Kapolri dan menanyakan kebenaran terkait skema yang beredar di publik," kata Anam kepada JPNN.com, Minggu (21/8).
"Jangan sampai justru makin berlarut-larut dan makin merugikan institusi Polri yang belakangan menjadi sorotan publik," sambung Anam.
Menurut Anam, kemunculan skema di tengah penanganan kasus kematian Brigadir J membuat Polri harus segera berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Bukan tidak mungkin Jokowi akan mengambil alih dengan menempatkan Polri berada di bawah kementerian yang ada," ujar pria yang juga pakar hukum tata negara Universitas Indonesia itu.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyebaran skema itu tengah didalami oleh Bareskrim Polri.
"(Penyebar skema judi online Ferdy Sambo dkk) Nanti biar didalami sama Dittipidsiber," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (19/8).
Mantan Karopenmas Divhumas Polri itu juga menegaskan kepolisian bakal mengusut tuntas tanpa pandang bulu hal-hal yang berkaitan dengan judi, premanisme, dan narkoba.
"Paket (judi, premanisme, dan narkoba) sikat terus tanpa pandang bulu. Itu komitmen Polri dari dahulu," ujar mantan Kapolda Kalteng itu.
