Saksi Ahli Bupati Mimika: KPK Tidak Melibatkan BPK dalam Audit Keuangan

  • Bagikan
IST

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dalam kasus dugaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua.

Pihaknya minta pembuktian terlebih dahulu sebelum calon tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Unsur utamanya yaitu kerugian negara dan unsur melawan hukum.

Terkait kasus ini, saksi ahli dari pihak pemohon Dian Simatupang selaku Dosen Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia menyatakan bahwa, pembuktian jika ada kerugian negara, itu harus ada format audit yang tepat, untuk dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Pernyataan adanya kerugian negara akibat perbuatan pidana, administrasi maupun perdata, hanya dapat dilakukan atau diformatkan ke dalam suatu hasil pemeriksaan atau audit. Jadi tidak boleh dari format yang lain," Ujar Dian Simatupang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2022).

Pasalnya kerugian negara tidak boleh dimunculkan dari sebuah indikasi atau asumsi. Peran BPK untuk melakukan audit sudah sesuai, tidak ada lembaga lain yang bisa melakukan hal itu.

"Ketika hasil audit dilakukan maka akan muncul jumlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Tidak boleh kerugian negara masih indikasi, kemungkinan, potensi atau asumsi. Tapi betul-betul yang sudah nyata dan pasti," tuturnya.

Kemudian saksi ahli pakar pidana yang juga Dosen UII Yogyakarta, Mudzakir turut mempertanyakan perihal status tersangka kepada Eltinus Omaleng.

"Hasil penyidikan itu harus dibuktikan dengan unsur tindak pidana minim 2 alat bukti, jika sudah ditetapkan, siapa yang bertanggung jawab dengan minim 2 alat bukti, tadi baru ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini SPDP sudah dinyatakan nama orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka," pungkas Mudzakir.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan