FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, isu jabatan presiden 3 periode yang hingga saat ini masih disuarakan oleh relawannya, merupakan bagian dari demokrasi.
Jokowi menganggap wacana presiden 3 periode itu boleh-boleh saja selama masih dalam tataran wacana.
"Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja. Itu kan bentuk sebuah demokrasi. Dan tatarannya juga masih sebatas wacana," kata Presiden Jokowi dikutip dari video yang diunggah di media sosialnya, Rabu 24 Agustus 2022.
Presiden Jokowo menilai, wacana presiden 3 periode merupakan kebebasan berpendapat. Wacana itu sama saja dengan desakan agar dirinya mundur dari jabatan presiden.
"Kan orang juga boleh menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh. Masa orang mau mewacanakan begitu ngga boleh. Katanya demokrasi," ujar Jokowi.
Dia mengatakan, kebebasan berpendapat itu boleh-boleh saja selama tidak anarkis.
"Kan ngga apa-apa. Yang paling penting jangan anarkis. Gitu aja," kata Jokowi.
Diketahui, awal tahun 2022, wacana perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi semakin kuat. Pasalnya, beberapa petinggi partai dan para menteri ikut menyuarakannya.
Wacana itu mulai reda seketika, saat Presiden Jokowi meminta para menteri agar berhenti berbicara wacana 3 periode dan perpanjang masa jabatan. e
Terhitung, Presiden Jokowi sudah 3 kali menyatakan sikap menolak wacana 3 periode dan perpanjang masa jabatan.
Meski begitu, masih ada segelintir relawannya yang terus menyuarakan 3 periode.
Relawan yang menamakan diri Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) misalnya, pada Juni 2022 lalu menyuarakan Presiden 3 periode.
Deklarator Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat menilai, kerja Presiden Jokowi selama delapan tahun terakhir ini sangat berhasil, hingga wajar jika masyarakat Indonesia meminta dirinya kembali maju sebagai calon Presiden (Capres) pada Pilpres 2024 untuk tiga periode.
Dikatakan Sahat, selama menjabat Presiden Jokowi tidak hanya membangun Indonesia bagian barat, tetapi juga membangun Indonesia bagi timur.
Artinya, Presiden Jokowi menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat wilayah Barat dan Timur.
Hal itu disampaikan dalam acara Halal Bihalal Gerakan Tiga Periode di Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Sabtu 25 Juni 2022.
"Terkait tiga periode ini kita juga harus melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi selama ini memang benar-benar sesuai dengan harapan kita bertahun-tahun, beliau benar-benar membangun Indonesia sentris, banyak daerah-daerah yang puluhan tahun tidak dibangun justeru dalam waktu delapan tahun itu dibangun oleh Pak Jokowi,” kata Sahat
Menurut Sahat, program-program kerja Pemerintah untuk kemajuan bangsa ini masih perlu diselesaikan.
Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di luar Jawa, pembangunan maritim Indonesia, tol laut hingga menuju Indonesia Emas di tahun 2045 membutuhkan pemimpin seperti Jokowi.
Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia dan para relawan Jokowi terus menyuarakan Jokowi tiga periode.
“Apalagi kalau beliau kita berikan lima tahun untuk benar-benar membangun tonggak menuju Indonesia emas 2045," katanya.
"Ini tentunya terus kita suarakan, karena kita bingung 2024 ini kalau bukan pak Jokowi lagi, itu siapa yang bisa melanjutkan? Jangan-jangan kebijakannya semua berubah, termasuk ketegasan Pak Jokowi soal radikalisme, intoleransi dan di 2024 nanti melempem lagi,” ujarnya.
Ada juga pembangunan IKN, maritim, tol laut dan lain-lain ini harus pak Jokowi yang meneruskan.
"Saya melihat pak Jokowi tidak melarang rakyat untuk menyuarakan tiga periode, dan kami membuat statemen bahwa 2024 nanti kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan,” ucapnya. (fin/fajar)
