FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memastikan anggaran yang digunakan untuk bantuan sosial Rp 24,17 triliun bukan dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Anggaran itu (Bansos Rp 24,17 triliun) saya pastikan bukan anggaran subsidi BBM. Jadi Rp502 triliun (subsidi untuk BBM) tidak dikurangi.” kata Isa dalam acara Press Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Lebih lanjut, Isa menjelaskan bahwa dana bansos senilai Rp 24,17 triliun tersebut berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp18,6 triliun dari DPR pada 19 Mei lalu dan cadangan lain sehingga total keseluruhan mencapai sekitar Rp22 triliun.
Kemudian, Rp 2 triliun lainnya merupakan earmarking dari DAU (Dana aLokasi umum) dan DBH (Dana bagi hasil), sehingga total anggaran bansos untuk BLT yang akan diberikan dalam waktu dekat yakni Rp 24,17 triliun.
“Itu sudah ada duitnya, jadi yang benar-benar keluar dari pemerintah pusat saya perkirakan sekitar Rp 25 triliun. Rp 18,6 triliun sudah ditambahkan waktu itu oleh DPR 19 Mei kita minta tambahan,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun untuk masyarakat di tengah harga pangan yang kian melonjak dan wacana harga kenaikan BBM subsidi.
Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bansos yang akan disalurkan terbagi menjadi tiga, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan subsidi transportasi untuk ojek hingga nelayan.
“Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (29/8).
Untuk penyaluran BLT, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 12,4 triliun yang rencananya akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp 600 ribu secara dua tahap. Adapun pembayaran akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia.
Selain BLT, pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi 16 juta pekerja dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Bantuan subsidi gaji akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
Adapun targetnya, bantuan subsidi gaji ini akan diberikan sebesar Rp 600 ribu dengan target penerima mencapai Rp 16 juta orang.
Sementara subsidi transportasi akan diberikan pemerintah daerah (pemda) kepada pengemudi transportasi umum, ojek, dan nelayan yang masuk dalam kategori miskin. Adapun biayanya diambil dari 2% Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pusat ke daerah. (jpg/fajar)
