"Caranya, bisa dgn mengalihkan anggaran utk Kereta Cepat dan IKN baru karena memang blm urgent. First thing first," ciut legislator jebolan PKS itu di Twitter.
Diketaui sebelumnya, Sri Mulyani berencana merubah skema dana pensiunan ASN yang dinilainya membebani keuangan negara.
"Reformasi di bidang pensiun saat ini menjadi sangat penting," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, 24 Agustus lalu.
Menurut Sri Mulyani, perhitungan dana PNS bersumber dari hasil iuran PNS 4,75% dari gaji yang terkumpul di PT Taspen ditambah dana dari APBN.
Bahkan untuk tingkat TNI dan Polri sendiri demikian, tetap menggunakan skema yang sama.
"Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan dana di Taspen dan di Asabri tapi untuk pensiunanya mereka tidak pernah membayar, tapi yang bayar APBN," ungkapnya
Sri Mulyani menganggap kondisi seperti itu bisa berdampak dikemudian hari, apa lagi melihat taraf pensiunan ASN yang semakin meningkat.
"Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat," lanjut Sri Mulyani.
Dengan resiko tersebut, Sri Mulyani berharap mendapat dukungan dari DPR untuk membuat formasi baru terkait dana pensiunan ASN. (Multazim/Fajar).
