FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera sampaikan pesan jangan bermain-main dengan memilih Plt ke Mendagri Tito Karnavian soal pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Diketahui bahwa Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, hingga Bawaslu.
Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022.
Pada rapat kali ini, Politikus PKS Mardani Ali Sera turut membahas masa kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan berakhir.
Mardani Ali Sera berpesan pada Tito Karnavian untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang profesional dan netral.
"13 September 2022 DPRD DKI akan berhentikan Anies Baswedan karena memang edaran Pak Menteri kan," terang Mardani.
"Saya dapil DKI, pak, jadi izin menyuarakan, berharap Pak Menteri pilih Plt DKI yang profesional, yang netral, dan betul-betul berpengalaman," tambahnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan ke Mendagri Tito agar tidak salah pilih dalam menunjuk Plt Gubernur DKI Jakarta.
Mardani Ali Sera meminta agar Plt Gubernur DKI Jakarta bisa netral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Jangan bermain-main dengan memilih Plt yang akan bersikap tidak netral di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Karena DKI ini seperti akuarium Pak Menteri," beber Mardani.
Mardani Ali Sera juga mengatakan Mendagri untuk bisa melihat jajarannya di Kemendagri yang siap jadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Saya yakin dari jajaran Pak Menteri ada banyak yang bisa dilihat untuk dapat perhatian," jelas Mardani.
Sebelumnya DPRD DKI Jakarta tengah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas usulan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Rapat Bamus digelar di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 30 Agustus 2022.
Undangan Rapat Bamus itu diteken oleh Prasetyo beserta tiga pimpinan DPRD DKI Jakarta, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, Khoirudin, dan Misan Samsuri.
Prasetyo juga telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik. (fin)
