FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Alarm pemerintah bakal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dan pertalite makin nyaring terdengar berhubung adanya pengumanan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah memastikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bansos ke masyarakat sebagai bantalan dari dana pengalihan subsidi energi, terkhusus BBM sebesar 24,17 triliun.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa akan menjalankan instruksi Presiden Jokowi terlebih dahulu, yakni memberikan bansos kepada masyarakat.
"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak Presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," ungkap Menkeu dalam konferensi pers, siang ini, Senin (29/8/2022) dikutip dari CNBC Indonesia.
Selanjutnya, Sri Mulyani menuturkan, ada tiga jenis bantalan sosial yang diberikan pemerintah.
"Pertama, bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga sebesar Rp 600.000. Kedua, bantuan sosial upah sebesar Rp 600.000 kepada 16 juta pekerja dan ketiga, subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah," sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan bahwa apa yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dapat dipercaya jika itu terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran.
"Itu kan nanti kita bisa percaya omongannya, kalau misalnya terealisasi. Banyak omongan-omongan pemerintah itu tidak jelas," ucap Andi Hadi kepada fajar.co.id, Rabu (31/8/22).
Lebih lanjut Andi Hadi menyebutkan bahwa bansos yang dijanjikan pemerintah itu sebagai bujukan untuk merayu simpati rakyat.
"Hanya menjanjikan kepada rakyat tetapi tidak ada implementasi dari janjinya. Itu hanya, ini aja mungkin untuk membujuk rayu rakyat. Ujung-ujungnya nggak ada yang turun," pungkasnya.
Ibrahim/Fajar
