"Saya heran kenapa Menteri Keuangan terheran - heran dengan kondisi sisa BBM subsidi saat ini..??“ tanya BHS.
"Disini jelas bahwa kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah sehingga tentunya kuota BBM tidak akan mencapai sampai akhir tahun, dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup, padahal juga tidak diimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari point to point," sambung Bambang Haryo yang juga Ketua Harian MTI Jawa Timur.
Lebih lanjut, alumnus ITS Surabaya ini mengatakan, sebenarnya saat ini, masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25% sehingga masyarakat harus menggunakan BBM non subsidi pertamax dan bahkan masyarakat lebih dirugikan lagi dengan kegagalan pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi premium yang tentu jauh lebih murah dari pertalite, sehingga beban kemahalan ke masyarakat menjadi bertambah karena harus menggunakan BBM pertalite.
Disebutkan Mantan Wakil Sekjen MTI Pusat ini, bahwa kegagalan pertamina juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara, sehingga harga jual ke masyarakat menjadi mahal, ini terbukti dari data globalpretrolprices.com pada solar non subsidi (Diesel) harga jual di Indonesia berada diurutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara, dimana peringkat 1. Iran hanya 0,011 USD (Rp.163,-) , peringkat 2. Venezuela hanya 0,022 USD (Rp.327,-), peringkat 3. Libya hanya 0,033 USD (Rp.447,-), peringkat 4. Saudi Arabia hanya 0,168 USD (Rp.2.500,-) dimana negara ini pengekspor minyak ke Malaysia maupun Indonesia, dan peringat 8 . Egypt hanya 0,378 USD (Rp.5.600,-), peringkat 13. Malaysia hanya 0,470 USD (Rp.7.137,-) yang tidak disubsidi oleh pemerintahnya, peringkat 30. Taiwan hanya 0,903 USD (Rp.13.450,-), Thailand hanya 0,975 USD (Rp. 14.527,-) dimana kedua negara ini tidak menghasilkan minyak dan gas tetapi harga solar/diesel lebih murah dari Indonesia.
