Pengangkatan Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK Dinilai Langgar UU

  • Bagikan
IST

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sidang gugatan pembatalan penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Rabu (31/8/2022).

Gugatan dilayangkan atas penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK, yang disebutkan penggugat ada terjadi pelanggaran hukum terhadap UU BPK pasal 13 huruf J.

"Saat fit and proper test calon tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dalam pasal 13 huruf J UU BPK tadi. Sudah ada 3 peringatan tapi DPR tetap memilih yang bersangkutan yang kemudian diresmikan oleh presiden yang akhirnya memunculkan Kepres yang menjadi objek gugatan kami," ujar kuasa hukum penggugat, Adria Indra dalam keteranganya, Jumat (2/9/2022).

Begitu juga terkait dari masa dinas tergugat yang menjadi salah satu sorotan penggugat, bahwa Nyoman Adhi Suryadnyana tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan undang-undang.

"Kita melihat ada cacat formal dimana persyaratan tidak terpenuhi. Ini berdasarkan pernyataan Sekjen DPR yang menyebut soal paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Nah tergugat belum genap dua tahun saat mengikuti fit and proper test. Karena itu kami melihat inilah cacat formal yang harus diperhatikan oleh presiden." Pungkas Adria.

Dalam sidang yang beragenda keterangan saksi ahli saat itu, pihak penggugat Dadang Suwarna yang diwakili tim kuasa Yusril Ihza Mahendra, menghadirkan saksi dari pakar hukum Administrasi Negara, Dian Puji Simatupang.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan