FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Isu Strategis Imron Cotan memastikan kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat. Langkah tersebut menjadi momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan juga mengalihkan APBN untuk sektor yang lebih tepat sasaran.
Menurut Imron, selama ini 20 persen APBN tidak sehat karena hanya difokuskan kepada subsidi yang kemudian tidak tepat sasaran lantaran ikut dinikmati oleh kelompok yang mampu. Padahal, tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat kurang mampu. Untuk itu, efisiensi APBN harus bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, salah satunya melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Kurang lebih 20 persen dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran," kata Imron dalam keterangan tertulis yang diterima fajar.co.id, Minggu (4/9/2022).
Dikatakan Imron, pemerintah harus melakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan. Pasalnya, jika langkah ini tidak segera dilakukan maka kecukupan anggaran akan habis pada bulan ini karena anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun telah terpakai untuk membiayai BBM subsidi.
“Ini penajaman penggunaan subsidi, sehingga APBN kita tidak tertekan yang mana sekarang ada Rp 502 triliun sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun," ucapnya.
Dijelaskan Imron, penggunaan minyak dengan berbahan fosil di sisi lain juga memiliki dampak buruk. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia itu, grafik harga minyak dunia terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir. Olehnya itu, keberadaan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbon dioksida yang meracuni.
