FAJAR.CO.ID -- Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalati sebelumnya mencopot Anggota DPD RI Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR RI.
Pergantian posisi itu digelar dalam sidang paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8) lalu.
Imbas dari pencopotan ini, Fadel Muhammad juga telah melapor ke Bareskrim Polri. Pasalnya, Fadel merasa jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dalam hal ini marwah institusi MPR RI yang dikedepankan bukan hanya kepentingan pribadi. Beliau diangkat secara resmi menjadi Wakil Ketua MPR dalam periode 2019-2024 melalui proses yang diatur secara legal dalam regulasi,” kata Ketua Pakar Administrasi, Andy Fefta Wijaya dalam keterangannya, Minggu (4/9/2022).
Andy menyampaikan pemecatan terhadap Fadel diduga melalui suatu proses yang maladministrasi. Dia menduga, pemecatan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Artinya, tindakan pencopotan tersebut menyalahi tata kelola administrasi,” tegas Andy.
Ketua Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) ini mengungkapkan, terdapat dua unsur terjadinya maladministrasi dalam pencopotan Fadel dari kursi pimpinan MPR. Pertama, tidak ada prosedur administrasi yang dibuat dan disepakati. Kedua, sudah ada prosedur administrasi yang dibuat secara mendadak dan sepihak untuk mewujudkan kepentingan tertentu.
Dia menyebut, polemik yang dialami Fadel Muhammad sangat mencoreng nama maupun marwah kelembagaan MPR. seharusnya Badan Kehormatan MPR dapat melakukan panggilan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencopotan Fadel Muhammad.
