FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Tak dipungkiri, kenaikan harga BBM ini juga berpotensi memicu merangkaknya harga bahan pokok.
“Menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” kata Din dalam keterangannya, Minggu (4/9).
Din menyebut, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Akibatnya, rakyat semakin sengsara di tengah pandemi. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat G20 yang didengungkan pemerintah.
“Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pascapandemi sebagaimana yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G-20 Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat,” ucap Din.
Dia mengutarakan, kenaikan harga BBM bisa dicegah apabila pemerintah mencermati upaya-upaya lain untuk mengurangi beban APBN. Misalnya, pemerintah bisa menghentikan proyek yang memakan biaya tinggi seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Bahkan kalau Presiden arif bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota Baru yang memerlukan dana besar,” ujar Din.
Di samping itu, Din meminta pemerintah untuk serius membasmi korupsi di Indonesia. Sebab, praktik rasuah juga menjadi faktor penyebab terjadinya krisis perekonomian.
