FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan Harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dari semula Rp7.650 menjadi Rp10.000 dan solar dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS, Anis Byarwati memberikan sejumlah catatan kritis mengenai dampak kenaikan BBM, Anis menuturkan akan terjadi inflasi terutama di sektor pangan akibat kenaikan BBM. Ia meyebut pelaku usaha UMKM dan kehidupan masyarakat akan langsung merasakan dampaknya.
"Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi adalah ancaman akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini. Jika terjadi kenaikan harga Pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau naik sekitar 30 persen, maka asumsinya inflasi akan naik sebesar 3 persen, di mana setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen,”ujar Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).
“Inflasi pada Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen, terutama karena tingginya inflasi kelompok volatile food (inflasi pangan) yang telah mencapai 11,5 persen. Maka bisa dipastikan, jika harga BBM bersubsidi naik sebesar 30 persen maka, angka inflasi hingga akhir tahun bisa menembus angka 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan masyarakat banyak khususnya pelaku usaha UMKM, di mana daya beli dan konsumsi masyarakat akan semakin melemah,” lanjut Anis.
