FAJAR.CO.ID -- Dugaan kebocoran data Kartu SIM masih terus didalami. Terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kominfo juga meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri serta operator seluler untuk mendalami kasus kebocoran yang terjadi.
Sebelumnya, Kominfo menyatakan bahwa kebocoran bukan berasal dari pihaknya. Hal ini disampaikan dalam website resminya.
"Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo. Sekarang Kominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut," tulis Kominfo dalam websitenya.
Melihat hal ini, banyak yang menuduh Kominfo seakan-akan ingin lepas tangan dan tidak ingin bertanggung jawab.
Pernyataan Johnny G Plate selaku Menkominfo dalam pembukaan forum Digital Innovation Network (DIN) G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (3/9/2022) lalu juga menjadi sorotan.
Pasalnya, ia mengatakan bahwa masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dengan menjaga NIK masing-masing.
"Harus ada tanggung jawabnya. Jaga NIK kita sendiri. Tidak boleh hanya salah-salahkan, tapi harus dicari penyebabnya dan di mana," kata Johnny.
Lagi, pihak Kominfo yakni Dirjen Aplikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangrepan, mengeluarkan statement yang mengundang kritikan warganet.
Ia berpesan kepada sang hacker untuk tidak menyerang karena masyarakat sendiri yang akan rugi.
