FAJAR.CO.ID -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tidak hadir dalam rapat kerja (raker) terkait rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2023 serta isu-isu aktual.
Sejumlah Anggota DPR RI melontarkan kritik keras kepada keduanya. Pasalnya, sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI, seharusnya Prabowo dan Jenderal Dudung hadir dalam rapat kerja tersebut.
Dalam kesempatan ini, raker tersebut dihadiri oleh Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh Wamenhan M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diwakili oleh Wakasad Mayjen Agus Subiyanto.
“Tadi dikatakan undangan untuk Pak Menhan, kenapa sudah dua kali ini kalau tidak salah undangan secara resmi, Pak Menhan tidak datang? Yang hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran dan anggaran Kemenhan kan paling besar, Pak Menhan ya tidak hadir, jadi saya mohon penjelasan,” kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Kritik lain juga dilontarkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Yan Permenas. Dia menyebut, sudah beberapa kali Jenderal Dudung tidak hadir rapat di DPR termasuk hari ini. Menurut dia, Jenderal Dudung harus bisa membedakan antara agenda prioritas dan rutinitas.
“Kali ini kita rapat membahas RKA jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD sebingga rapat-rapat begini tidak setiap saat kita lakukan, jadi saya berharap Kepala Staf AD harus hadir di sini,” tegas Yan.
Senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Helmy Faishal. Dia menilai, kehadiran Jenderal Dudung di raker DPR sangat penting. Apalagi, ada isu hubungan Panglima TNI Jenderal Andika dan Jenderal Dudung tidak harmonis.
“Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir, sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD, saya kira ini harus kita clear kan mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan persatuan kita,” ujar Helmy.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun menjelaskan bahwa ada surat masuk dari Kemenham dan Kasad soal pendelegasian keduanya dalam raker Komisi I DPR. Menham Prabowo, kata Meutya, diwakili Wamenhan karena Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Filipina.
“Lalu, KSAD melaksanakan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif dan juga diwakilkan kepada Wakasad,” pungkas Meutya. (jpc)
