FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) berefek hampir di semua sektor, salah satunya sektor angkutan umum. Tarif angkutan umum mau tidak mau juga ikut merangkak naik.
Oleh karena itu pemerintah harus berhitung secara proporsional dan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat atas efek kenaikan BBM yang berimbas pada tarif angkutan umum.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menyusun struktur tarif yang wajar sehingga tidak merugikan semua pihak baik pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.
"Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak adil juga jika tarif angkutan umum tidak naik karena pengeluaran untuk memberi bahan bakar tentu juga naik," tutur Hamka B Kady di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Tapi dia berharap bahwa pemerintah menyusun struktur tarif dengan bijak agar supaya tidak terjadi kenaikan yang melampaui kemampuan ekonomi masyarakat.
"Itu poin utamanya. Susunan tarif baru ini jangan sampai terlalu memberatkan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah," desak Politisi Golkar asal Sulawesi Selatan itu.
Di sisi lain, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu juga mendesak pemerintah memberikan subsidi untuk angkutan umum hingga ojek online. Subsidi tersebut bersumber dari APBN yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah sebesar 2 persen dari dana alokasi umum yang telah ditransfer ke daerah masing-masing.
