FAJAR.CO.ID -- Di tengah maraknya orang-orang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), demonstrasi di mana-mana. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan yang kurang diterima masyarakat.
Ma’ruf Amin menyatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebenarnya dilakukan untuk normalisasi pemberian subsidi yang semula tidak tepat sasaran.
“Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian normalisasi harga pada harga perkonomian, sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat,” kata Ma’ruf dilihat dari Youtube Sekretariat Wapres, Rabu (7/9/2022).
Ma’ruf menyebut sebelumnya subsidi BBM tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah memutuskan menata ulang atau menaikkan harga.
“Yang dilakukan pemerintah itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM, bahwa yang sekarang terjadi itu tidak tepat sasaran. Maka, ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar, yang kalau bahasa kiainya, memberikan hak kepada orang yang berhak,” ujarnya.
Sementara, penggiat media sosial ikut berkomentar terkait dengan pernyataan Wapres Ma'ruf.
Teuku Gandawan melalui akun twitternya @Gandawan,
"Wapres Ma'ruf Amin bukan tidak bekerja, tapi tidak ada gunanya," tulisnya di kolom komentar.
Lalu, @Bambang Budiman mengatakan, "BBM pertalite itu barang subsidi jika dikurangi dan dialihkan untuk BLT otomatis harga naik, di lain pihak masyarakat yang belum beruntung dapat bantuan langsung tunai".
Kemudian, @Edorajal menanyakan apakah seperti ini wujud Jokowi pro rakyat.
"Subsidi BBM itu uangnya berasal dari rakyat, tapi pemerintah tak mau gunakan untuk meringankan beban BBM rakyat kecil. Kereta api cepat yang nikmati bukan rakyat kecil, harga tiketnya mahal, tapi begitu mudahnya dijadikan beban rakyat, apa ini wujud nyata Jokowi pro rakyat?," tulisnya. (fajar/sam)
