FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menanggapi soal hacker Bjorka yang membocorkan data pribadi yang diduga milik para menteri Indonesia.
Sebagaimana dikabarkan, Bjorka telah membocorkan data pribadi yang diduga milik Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Menko Luhut Binsar Panjaitan. Jika kedua pejabat tersebut belum melakukan vaksin booster covid-19.
Mengenai hal ini, Alvin Lie mengaku heran dengan kebocoran data yang diungkap Bjorka bahwa para menteri belum divaksin booster.
Pernyataan Alvin Lie diketahui melalui akun Twitter pribadinya yang telah verifikasi bernama @alvinlie21.
"Jika data pribadi yang diungkap Bjorka benar, beberapa pejabat tinggi negara ternyata belum vaksinasi booster," tulis Alvin Lie pada Senin, 12 September 2022.
"Bagaimana mereka bisa bepergian naik pesawat," tambahnya.
Dalam cuitanya, Alvin Lie mentautkan akun Presiden Jokowi hingga kementerian kesehatan untuk menjelaskan penanganan Covid-19.
"SE 23/2002 Satgas Penanganan Covid-19 jelas syaratkan vaksiniasi bosster bagi pelaku perjalanan dalam negeri @kemenkesRI @jokowi," tutupnya.
Akun Bjorka ditangguhkan
Akun Twitter milik Bjorka dengan username @bjorkanism ditangguhkan oleh pihak Twitter sejak Ahad kemarin 11 September 2022.
Hingga pada Senin pagi ini, akun yang mengaku sebagai hacker itu kini tak bisa diakses. Hanya tertulis: Akun Ditangguhkan.
Bjorka diduga dilaporkan secara massal oleh pengguna Twitter setelah membocorkan data pribadi milik sejumlah pejabat negara.
Mulai dari Ketua DPR RI, Puan Maharani hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate hingga pegiat medsos Denny Siregar. dan Menko Luhut.
Bjorka juga menyindir Menteri BUMN Erick Thohir terkat pencitraannya menjelang Pilpres 2024. Bjorka bilang Erick Thohir tidak bisa jadi Presiden.
"Apa kabar pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. Apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini?" tulis Bjorka.
Dia juga menyindir Denny Siregar sebagai buzzer yang menggunakan uang rakyat untuk ciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Orang yang telah meninggal itu tampak seperti hidup ketika dia dikeluarkan dari peti mati. Terkejut!
Hai @Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?" tulis dia.
Selain menyidir, Bjorka juga membocorkan data pribadi Denny Siregar. Mulai dari nama lengkap, alamat tempat tinggal saat ini, hingga nomor Handphone-nya.
Bjorka juga menyindir Puan Maharani yang merayakan hari ulang tahun di ruang rapat Gedung DPR RI di saat bersamaan ada rakyat menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di luar Gedung DPR RI.
"Apa kabar mba @puanmaharani ? bagaimana » rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang yang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?" tulisnya.
Menurut pakar media sosial, Ismail Fahmi, netizen yang ikut-ikut menyebar data pribadi yang dibocorkan oleh Bjorka, maka bisa terkena pidana.
"Hati-hati buat netizen yg seneng karena dapat spill data dari Bjorka. Kalau ikut ngeshare data lengkap, bisa masuk kategori doxing, transmisi data pribadi. Penyebaran data seperti ini bisa kena UU ITE," kata Islam Fahmi.
"Bjorka mungkin aman, tapi anda mudah ditemukan" sambung dia.
Selanjutka Bjorka membocorkan data pribadi diduga milik Menteri Luhut Binsar Panjaitan jika dirinya hanya baru di vaksin dua kali.
Tanggapan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang diklaim diretas oleh hacker dengan akun Twitter Bjorka, tidak ada keterkaitan dengan data rahasia negara.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 September 2022.
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut. (FIN)
