FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Dampak aksi Hacker Bjorka yang mengklaim telah membocorkan data pemerintahan, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) ambil tindakan serius.
Jokowi membentuk tim khusus untuk menindak lanjuti serangan-serangan siber yang diterima salah satunya Hacker Bjorka.
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate mengatakan Jokowi membentuk tim khusus setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan pada Senin, 12 September 2022.
Dalam rapat tersebut Johhny G Plate mengatakan data yang dibocorkan oleh Bjorka merupakan data yang bersifat umum.
"Di rapat dibicarakan ada data-data yang beredar oleh Bjorka tetapi data-data itu adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data yang ter-update sekarang, sebagian data yang lama untuk saat ini," ungkap Johnny ditulis pada Selasa, 13 September 2022.
Johnny pun menyebutkan nama-nama tim khusus yang telah disiapkan Jokowi.
"Hanya tim lintas kementerian/ lembaga dari BSSN, Kominfo, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," tambahnya.
Lanjutnya, pemerintah membentuk tim khusus, demi melakukan asesmen dan menjaga kepercayaan publik.
Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesiaa, Hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
"Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ungkapnya Johhny.
Menkominfo pun mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kekuatan nasioanl dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan, salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.
Pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang perlindungan Data Pribai (RUU PDP). Dia berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital.
Dikatakannya, RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Pihaknya sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR.
Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita,” tukasnya.
Akun Ditangguhkan
Akun Twitter milik Bjorka dengan username @bjorkanism ditangguhkan oleh pihak Twitter sejak Ahad kemarin 11 September 2022.
Hingga pada Senin pagi ini, akun yang mengaku sebagai hacker itu kini tak bisa diakses. Hanya tertulis: Akun Ditangguhkan.
Bjorka diduga dilaporkan secara massal oleh pengguna Twitter setelah membocorkan data pribadi milik sejumlah pejabat negara.
Mulai dari Ketua DPR RI, Puan Maharani hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate hingga pegiat medsos Denny Siregar, Mahfud dan Menteri Luhut.
Bjorka juga menyindir Menteri BUMN Erick Thohir terkat pencitraannya menjelang Pilpres 2024. Bjorka bilang Erick Thohir tidak bisa jadi Presiden.
"Apa kabar pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. Apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini?" tulis Bjorka.
Dia juga menyindir Denny Siregar sebagai buzzer yang menggunakan uang rakyat untuk ciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Hai @Dennysiregar7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?" tulis dia.
Selain menyidir, Bjorka juga membocorkan data pribadi Denny Siregar. Mulai dari nama lengkap, alamat tempat tinggal saat ini, hingga nomor Handphone-nya.
Bjorka juga menyindir Puan Maharani yang merayakan hari ulang tahun di ruang rapat Gedung DPR RI di saat bersamaan ada rakyat menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di luar Gedung DPR RI.
"Apa kabar mba @puanmaharani ? bagaimana » rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang yang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?" tulisnya.
Menurut pakar media sosial, Ismail Fahmi, netizen yang ikut-ikut menyebar data pribadi yang dibocorkan oleh Bjorka, maka bisa terkena pidana.
"Hati-hati buat netizen yg seneng karena dapat spill data dari Bjorka. Kalau ikut ngeshare data lengkap, bisa masuk kategori doxing, transmisi data pribadi. Penyebaran data seperti ini bisa kena UU ITE," kata Islam Fahmi.
"Bjorka mungkin aman, tapi anda mudah ditemukan" sambung dia.
Selanjutnya Bjorka membocorkan data pribadi diduga milik Menteri Luhut Binsar Panjaitan jika yang baru di vaksin dua kali.(fin/fajar)
