Komnas HAM Dituding Terima Suap terkait Pembunuhan Brigadir J, Ahmad Taufan Damanik: Saya Enggak akan Mau Bantah-bantah Itu

  • Bagikan
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik bicara soal pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kini mendapat kritikan tidak menyenangkan terhadap kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Komnas HAM dituding menerima suap atau uang diduga memihak kepada tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Putri Candrawathi.

Tuduhan ini muncul lantaran Komnas HAM menyebut jika Brigadir J telah melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi.

Mengenai hal ini ketua komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan kepada pihak yang menudingnya keberpihakanya kepada Putri Candrawathi untuk membuktikanya.

"Siapa bilang? kan sudah, engak usah dibahas lagi lah. Termasuk mereka bilang saya terima uang, silahkan tuduh apapun, silakan buktikan, tapi saya enggak akan mau bantah-bantah itu, untuk apa sudah selesai," ungkap Taufan pada Senin, 12 September 2022.

Komnas menyebut jika kasus Brigadir J sudah dirampung dan laporanya sudah diberikan kepada Polri.

"Detailnya ada di situ, laporan kepada Presiden. Tadi sudah kami sampaikan poin-poinya, nanti kami serahkan kepada DPR," tuturnya.

Komnas HAM sendiri memiliki lima poin rekomendasi untuk pemerintah terkait kasus Brigadir J.

  1. Komnas HAM meminta untuk melakukan pengawasa atau audit kinerja dan kultur kerja di kepolisian Repulik Indonesia untuk memastikan tidak teradinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

"Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam lima tahun periode di bawah kepimpinan kami," ungkapnya.

  1. Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala tekait penanganan kasus kekerasan penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainya yang dilakukan oleh anggota Polri.

"Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polri-nya bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala," tuturnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan