Lukas Enembe Ditetapkan Tersangka Kasus Suap, Kuasa Hukum dan Jubir Beri Bantahan Begini

  • Bagikan
Aksi demo di depan Mako Brimob Kotaraja terkait penetapan tersangka terjadap Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (12/9) (FOTO: Elfira/Cepos)

FAJAR.CO.ID, JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan sejak 5 September 2022 lalu dalam dugaan kasus gratifikasi. Namun informasi soal status tersangka ini baru diketahui gubernur pada 8 September 2022. Lukas disebut menerima uang Rp 1 miliar lewat transferan dari seorang pengusaha pada tahun 2020.

Dari transferan inilah gubernur dianggap melakukan gratifikasi. KPK juga telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan dengan nomor B/536.DIK.00/09/2022. Surat ini ditandatangani oleh penyidik KPK, Asep Guntur Rahayu.

Hanya hal di atas langsung diklarifikasi oleh penasehat hukum gubernur, Stefanus Roy Rening, Aloysius Renwarin dan Yustinus Butu yang menyatakan bahwa uang tersebut merupakan uang gubernur sendiri dan yang menstransfer adalah kalangan orang gubernur sendiri.

“Gubernur secara tegas menyatakan tidak pernah meminta minta uang kepada pengusaha atau kontraktor. Sepeserpun tidak pernah. Itu (uang Rp 1 miliar) adalah uang beliau. Beliau minta saat sakit dan untuk dipakai berobat,” kata Roy Rening kepada wartawan di Mako Brimob Kotaraja, Senin (12/9).

Koordinator tim kuasa hukum Gubernur Papua itu juga mempertanyakan dasar penetapan status tersangka tersebut.

“Penetapan tersangka yang dilakukan penyidik KPK terhadap Gubernur Papua premature, kenapa demikian ? karena Gubernur Lukas Enembe sama sekali belum didengar keterangannya. Sehingga ini bertentangan dengan KUHAP, dimana untuk menetapkan seorang tersangka syaratnya harus ada alat bukti dan harus didengar keterangannya,” kata Stefanus kepada wartawan usai menyerahkan berkas kondisi Lukas Enembe yang sedang sakit kepada penyidik KPK di Mako Brimob, Senin (12/9) kemarin.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan