FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya kasus pembobolan data menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski KPU mengklaim belum ada data yang bobol, upaya antisipasi tetap dipersiapkan.
Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, salah satu prinsip manajemen pemilu adalah antisipatif.
”Pendekatannya bukan reaktif, tapi mitigatif,” ujarnya saat ditemui di kantornya kemarin. Karena itu, menyikapi maraknya kasus kebocoran, upaya preventif tetap dipersiapkan. ”Kami akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi,” katanya. Hal itu menjadi salah satu program prioritas yang akan dipersiapkan menjelang Pemilu 2024.
Terkait dengan penguatan sistem, Idham menyebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rentang tahapan yang berjalan. Yang terdekat, misalnya, sistem informasi daerah pemilihan (sidapil). Sistem itu akan memetakan persebaran daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Dalam penggunaan sidapil, keamanan akan di-upgrade.
Contoh lainnya adalah rencana penerapan sistem informasi pencalonan atau silon pada awal tahun nanti. Penggunaan silon akan mengadopsi sistem teknologi terbaru. Praktik serupa bakal disiapkan pada sistem informasi logistik (silog), sistem informasi rekapitulasi (sirekap), dan sebagainya.
”Jadi, semua aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu akan kami upgrade teknologinya, termasuk keamanannya,” tuturnya.
Untuk teknisnya, Idham belum bisa menjelaskan. Sebab, persoalan teknis akan dibahas tim TI yang berkoordinasi dengan gugus tugas pengamanan siber yang melibatkan Siber Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Dia memastikan semua sistem yang digunakan akan melalui serangkaian tes dan sertifikasi. Termasuk meminta masukan masyarakat. ”Kami akan menyertifikasi aplikasi tersebut seperti sipol tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” terangnya. (jawapos)
