PPATK Blokir Rekening Lukas Enembe Bernilai Puluhan Miliar, Alexander Marwata: Nilainya Memang Fantastis

  • Bagikan
Gubernur Papua Lukas Enembe

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Jumlah uang milik Gubernur Papua Lukas Enembe di rekening yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) fantastis.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggiurkan totalnya mencapai puluhan miliar rupiah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan beberapa rekening milik Gubernur Papua Lukas Enembe telah diblokir PPATK.

"Jelas PPATK sudah melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang nilainya memang fantastis puluhan miliar," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2022.

Alex bakal menelusuri uang di rekening Lukas itu apakah memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi yang menjeratnya.

"Apakah suap itu nilainya puluhan miliar, itu nanti akan didalami berdasarkan informasi dari PPATK, yang jelas blokir terhadap rekening LE (Lukas Enembe) sudah dilakukan," ujar Alex.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan ini dilakukan berdasarkan penyelidikan yang berangkat dari laporan masyarakat.

"Terkait penetapan tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur (Papua) LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2022).

Alex mangatakan sudah ada tiga kepala daerah Papua yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka yakni Lukas, Ricky, Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya komplain dari masyarakat. Lembaga Antikorupsi selalu mendengar keluhan itu kalau bertandang ke Papua.

"Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujar Alex.

Namun, Alex masih enggan memerinci lebih lanjut konstruksi perkara yang menjerat Lukas. Kasusnya diyakini dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di Papua.

"Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga dari informasi masyarakat," tutur Alex.

Total Rp61 Miliar

Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dicegah tangkal (cekal) oleh KPK.

Tak hanya dicekal, rekening milik Gubernur Papua Lukas Enembe juga telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pemblokiran rekening tersebut sudah dilakukan sejak bulan lalu. PPATK telah menginstruksikan kepada sejumlah bank di Papua untuk menghentikan transaksi keuangan Lukas Enembe.

Kabarnya, uang yang terdapat dalam sejumlah rekening milik Lukas Enembe yang diblokir tersebut mencapai Rp 61 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan soal pemblokiran rekening tersebut.

Menurutnya, pemblokiran telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

"Sudah dilakukan pemblokiran terhadap rekening milik RE. PPATK melaksanakan sesuai aturan yang ada," ujar Ivan Yustiavandana pada Senin, 12 September 2022.

Seperti diketahui, KPK memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa di Mako Brimob Polda Papua pada Senin, 12 September 2022.

Namun, Lukas Enembe tidak datang dengan alasan sakit. Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya ditetapkan menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sebanyak Rp 1 miliar.

Dia menegaskan uang tersebut merupakan milik Lukas Enembe yang digunakan untuk berobat. "Gubernur tidak mencuri uang rakyat,” tegas Roy.

Roy pun mempertanyakan soal pencekalan yang dilakukan KPK terhadap kliennya.

Lukas sebelumnya telah memperoleh izin untuk menjalani pengobatan ke luar negeri.

Izin tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke luar negeri.

Diduga kuat pencegahan ini terkait dugaan kasus korupsi.

"Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek atas nama Lukas Enembe," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham I Nyoman Gede Surya Mataram di Jakarta, Senin, 12 September 2022.

Surat permintaan ini diajukan KPK pada Ditjen Imigrasi pada 7 September 2022. Pencegahan berlaku selama enam bulan ke depan.

Artinya, Lukas Enembe dilarang pergi ke luar negeri hingga 7 Maret 2023 mendatang.

Surya Mataram menambahkan pihaknya sudah memasukkan nama Lukas Enembe ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terhubung ke seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PKBN) seluruh Indonesia. (fin)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan