Dua Kali Ditunda, Sri Mulyani Sampaikan Alasan Pajak Karbon Belum Diterapkan

  • Bagikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati--

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan alasan pemerintah belum menerapkan pajak karbon. Menurutnya, Indonesia masih perlu waktu untuk mematangkan rencana penerapan pajak karbon.

“Hal ini karena situasi ekonomi yang masih rentan, serta ancaman krisis pangan dan energi,” jelasnya saat menghadiri HSBC Summit 2022 di Jakarta, Rabu (14/09/2022).

Kata Alumni Universitas Indonesia ini, pemerintah memang telah memberikan kebijakan yang relevan dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan untuk manufaktur terkait rendah karbon di Indonesia.

“Kami memperkenalkan penerapan pajak karbon sebagai skema penetapan harga karbon untuk mendorong kegiatan ekonomi rendah karbon,” tuturnya.

"Rencana ini perlu terus dikalibrasi, mengingat masih rentan dan rapuhnya pemulihan ekonomi kita, terutama akibat pandemi dan sekarang dilanda krisis pangan dan energi,” tambah Sri Muyani.

Untuk diketahui, penerapan pajak karbon di Indonesia telah ditunda sebanyak dua kali. Penerapan pajak karbon sendiri diamanatkan berdasar pada UU 7/2021.

Rencananya, regukasi ini akan diterapkan pada 1 April 2022. Namun, penerapan ditunda dan rencananya bakal diterapkan pada 1 Juli 2022. Tapi lagi-lagi, penerapan kembali ditunda dan hingga saat ini belum ada informasi pasti kapan pajak karbon akan diterapkan di Indonesia. 
(Arya/Fajar)

  • Bagikan