Keterangan tersebut disampaikan Mahfud setelah mengadakan rapat bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. ”Kami serius menangani masalah ini. Namun, publik atau masyarakat harus tenang,” tutur dia.
Selain menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada Senin (12/9), pembentukan Satgas Perlindungan Data dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan.
”Kami membuat Satgas (Perlindungan Data) untuk lebih berhati-hati karena dua hal,” ungkapnya.
Pertama, terkait dengan kebutuhan membangun sistem yang lebih canggih. Kedua, berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan sebulan ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G. Plate mengingatkan seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) di sektor privat atau swasta agar betul-betul memastikan keamanan dan sistem data masing-masing. ”Karena itu kewajiban mereka,” katanya.
Johnny meminta PSE swasta memastikan teknologinya selalu di-update setiap saat. Mereka juga harus menjaga dan terus memperbaiki tata kelola sistem manajemen serta melibatkan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli. ”Kepada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, jangan lengah,” tegasnya.
Dia juga meminta mereka selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Dengan begitu, bantuan bisa diberikan ketika ada dugaan serangan siber.
