Kecam Sikap Jenderal Dudung, Koalisi Masyarakat Sipil: Ini Bentuk Pembangkangan Prinsip Demokrasi

  • Bagikan
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman--dispenad

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mengecam keras tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman yang memerintahkan prajurit TNI untuk merespon anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.

Koalisi ini terdiri dari YLBHI, PBHI Nasional, Imparsial, Amnesty International Indonesia, KontraS, LBH Jakarta, ELSAM, LBH Masyarakat, SETARA Institute. Juga Public Virtue Institute, ICW, HRWG, ICJR, LBH Pers, WALHI, LBH Pos Malang, Centra Initiative.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai, apa yang dilakukan oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman sangat tidak pantas.

Tindakan Dudung dinilai sangat bertentangan dengan negara demokrasi.

"Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum," kata Julius dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis 15 September 2022.

Julius mengatakan, Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi yang menempatkan institusi militer sebagai instrumen pertahanan negara.

Oleh karenanya, militer harus tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil yang dipilih langsung oleh rakyat, baik itu Presiden maupun legislatif.

"Sebagai alat (pertahanan), maka tidak dimungkinkan pimpinan militer melakukan protes atau kritik secara terbuka di luar sarana atau forum formil kepada pemimpin sipil. Militer harus tunduk atas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil," kata Julius.

Dia berujar, apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolom dilindungi oleh konstitusi. Sebab itu menjadi bagian dari fungsinya sebagai pengawasan legislatif di DPR.

  • Bagikan